Komisi 3 dan Pemko Bahas Raqan Pengelolaan RTH

Kamis, 20 Agustus 2020 22:43

Total berita dikunjungi: 161

Komisi 3 dan Pemko Bahas Raqan Pengelolaan RTH Ketua Komisi 3 DPRK Banda Aceh Teuku Arief Klalifah, ST

Banda Aceh - Komisi III DPRK bersama Tim Pemerintah Kota Banda Aceh mulai membahas Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam Kawasan Kota Banda Aceh. Pembahasan dilakukan di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (19/8/2020).

Pembahasan yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Teuku Arief Khalifah tersebut diharapkan dapat melahirkan qanun yang menguntungkan semua pihak, baik bagi pemerintah maupun kepada masyarakat, serta terpenuhinya ruang terbuka hijau sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang.

Teuku Arief Khalifah menjelaskan, melalui pembahasan ini Komisi III DPRK berharap qanun ini nantinya dapat menjadi pondasi dalam mengakomodir pemanfaatan RTH sebesar 20% di area publik sesuai dengan Ketentuan yang tertuang dalam Undang “Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di masa depan. 

Jadi, kebutuhan ini harus mampu dicapai dimasa yang akan datang. Walaupun kita sadari pembebasan lahan akan terganjal anggaran, namun dalam pembahasan Qanun ini ingin melihat adanya semangat untuk mencapai ketentuan jumlah RTH tersebut. Bila RTH existing saat ini berada di 13% kita ingin mendorong agar dalam penentuan Zona RTH di Rencana Detail Tata Ruang ditahun ini minimal dapat ditingkatkan menjadi 14% atau 15% dengan langkah-langkah rencana penambahan untuk mencapai 20% dimasa depan kata Teuku Arief Khalifah.  

Pembahasan ini kita lakukan dengan intens, dan pada hari ini hal-hal teknis sudah mulai mengerucut, bahwasanya pandangan dan masukan yang disampaikan anggota Komisi, tim ahli akan dijadikan dasar pembahasan pasal per pasal. Dan juga kita menginginkan kepastian proses pembayaran bagi tanah-tanah masyarakat yang terkena Zona RTH dapat terakomodasi dalam Qanun RTH, ujarnya. 

Teuku Arief Khalifah berharap qanun ini bisa bermanfaat untuk publik dengan memenuhi hal hal teknis yang diatur dalam perundang-undangan, serta juga tidak merugikan masyarakat. 

Intinya kita tidak ingin ada masyarakat yang terzalimi dan namun di saat bersamaan juga harus dapat memenuhi kebutuhan kota akan RTH kedepan nya, kami bersama sama dengan pemerintah kota akan terus bersinergi untuk mencapai suatu hasil pembahasan yang baik bagi rakyat, serta baik bagi tata ruang Kota Banda Aceh tutur politisi Gerindra itu.

Dalam pembahasan tersebut turut terlibat Wakil Ketua Komisi III Ismawardi, Seketaris Komisi Irwansyah, dan anggota komisi Daniel Abdul Wahab, serta Tim Hukum dan Tenaga Ahli Pemerintah Kota Banda Aceh, serta pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. (byy)