Pemko Banda Aceh adakan Pelatihan Pendidikan Politik Hukum Bagi Perempuan

Jumat, 13 November 2020 10:28

Total berita dikunjungi: 91

Pemko Banda Aceh adakan Pelatihan Pendidikan Politik Hukum Bagi Perempuan Cut Azharida, SH saat membuka acara pelatihan

Banda Aceh - Sebagai sebuah negara yang demokratis kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan. Dimana kehadirannya di harapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai sarana pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa, salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Dimana peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengadakan Pelatihan Pendidikan Politik Hukum bagi perempuan yang dilaksanakan di Aula DP3AP2KB, (21/10/2020). 

Kepala DP3AP2KB Cut Azharida, SH mengatakan perempuan merupakan asset bangsa sekaligus sebagai penentu regenerasi muda bangsa ke depan,  oleh karena itu negara memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan bidang Politik, dan mendorong kaum perempuan baik Organisasi Perempuan, generasi muda perempuan (Pemudi), dan unsur masyarakat umum khususnya perempuan agar ikut dalam melaksanakan pengawasan dan pelaku pembangunan bangsa Indonesia. Pendidikan politik bagi kaum perempuan bertujuan untuk  membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan, meskipun saat ini politisi perempuan sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataannnya belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya.

Politisi perempuan sangat diharapkaan bisa memberikan warna dan penyeimbang dalam kiprahnya di dunia politik, tetapi karna masih kurangnya pengalaman, pendidikan politik, faktor sosial dan budaya mengakibatkan jumlah perempuan perempuan dalam kancah politik di Indonesia masih sangat kurang . Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya, ucapnya.


Dengan adanya Pendidikan politik kita harapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politk tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politil (political education) bagi rakyat. Dalam praktiknya, partai politik masih cenderung memperlakukan perempuan sebagai penggalang dan pendulang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangi kontes pemilu. Padahal, keberadaan perempuan dalam parpol memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk kesempatan untuk menang dalam kompetisi.

    Dengan kata lain, pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara utuk memiliki pengetahun politk yang memadai.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politk. Rakyat  yang terdidik secara politik adalah warga negara, sehingga ia bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Kehadiran partai politk dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada masyaakat.

Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, maka partai politik perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan  kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan ini inisiatif kaum perempuan. serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas pendidikan politik bagi perempuan kita harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan  dalam menggunakan hak-hak politiknya. Yang "Nantinya keterwakilan perempuan di legislative maupun jabatan politik lainnya mampu mencapai 30%,"

Cut Azharida juga berharap semua materi yang diberikan oleh nara sumber dapat diaplikasikan dalam pertemuan balee inong di masing-masing tempat, tutupnya. (byy)