Pemko Banda Aceh Siap Mensyariahkan Koperasi di Banda Aceh.

Selasa, 10 November 2020 21:47

Total berita dikunjungi: 315

Pemko Banda Aceh Siap Mensyariahkan Koperasi di Banda Aceh. Walikota Banda Aceh H. Aminullah usman . Foto. Humasbna

Banda Aceh - Menindaklanjuti keluarnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) no 11 2018. Pemko Banda Aceh siap mendukung serta ikut mensyariahkan Lembaga Koperasi di Banda Aceh.

Walikota Banda Aceh Aminullah Usman menyambut baik keluarnya qanun LKS tersebut serta ikut mendukung dan mensosialisasikan qanun LKS, salah satunya dengan ikut mensyariahkan Lembaga Koperasi di Kota Banda Aceh.

Menurut Aminullah setelah keluarnya qanun LKS no 11 tahun 2018, setiap lembaga keuangan konvensional wajib beralih ke lembaga keuangan syariah, termasuk juga koperasi. Oleh karena itu, bagi koperasi yang belum syariah harus segera beralih ke koperasi syariah sebelum 4 Januari 2022 ucap ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh ini.


Aminullah juga mengatakan, Koperasi syariah juga dapat membasmi rentenir yang ada di Kota Banda Aceh, karena setiap lembaga keuangan yang sudah menjadi syariah, berarti sudah meninggalkan riba, dan riba itu praktek rentenir yang luar biasa, jadi dengan beralih ke lembaga keuangan syariah dan sudah menerapkan sistem bagi hasil menurut Al Qur'an dan Hadist, berarti sudah ikut memerangi riba, serta akan menjadi ekonomi yang di ridhoi Allah SWT.

Sementara itu, Kadis Koperasi, UKM, dan Perdagangan ( DISKOPUKMDAG ) Banda Aceh M Nurdin  mengatakan siap menjalankan arahan Walikota Banda Aceh dalam mensyariahkan Koperasi di Banda Aceh. Menurutnya, sejak tahun 2019 Dinas Kop UKM dan Dag Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung qanun no. 11 tahun 2018 tersebut, seperti sosialisasi kepada pengurus koperasi dan anggota, kemudian juga melaksanakan pelatihan kepada pengurus tentang penerapan pola syariah pada koperasi dan juga seminar nasional yang kita laksanakan pada bulan Januari tahun 2020 yang lalu. Kegiatan kegiatan tersebut kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus koperasi tentang penerapan pola syariah.

Tahun 2020 data koperasi di Kota Banda Aceh sebanyak 507 koperasi, dari jumlah tersebut tidak semuanya berjalan aktif, ada juga yang sudah tidak aktif. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 jumlah koperasi aktif yaitu berjumlah 387 kop atau 75 % dan sisanya tidak aktif. Dari jumlah tersebut Hingga saat ini 25 % dari jumlah Koperasi Aktif telah beralih dari Pola Konvensional ke Pola Syariah dan sisa nya akan kita lakukan upaya peralihan di tahun 2021 mengingat batas akhir sesuai dengan qanun tersebut adalah pada januari tahun 2022.

Nurdin juga mengatakan, ada beberapa kendala dalam melaksanakan masa peralihan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah. Pertama kita harus akui bahwa Pemahaman SDM Pengurus dan anggota Koperasi tentang Pola Syariah masih rendah sehingga muncul keragu-raguan baik di tingkat pengurus maupun di tingkat anggota untuk menjalankan pola syariah tersebut

Kedua rendahnya kemampuan SDM Pengurus dalam mengurus dan melengkapi administrasi peralihan dimaksud

ketiga yaitu sosialisasi yang selama ini dilakukan juga belum diterima oleh seluruh pengurus dan anggota koperasi sehingga masih ada pengurus koperasi yang belum mengetahui bahwa pada januari 2022 bagi koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam harus sudah beralih dari pola konvensional ke pola syariah.

Namun, untuk menghadapi kendala kendala tersebut kita terus melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung proses peralihan tersebut, sebagai salah satu upaya yang telah kita lakukan yaitu menyampaikan permohonan kepada Kemenkop dan UKM R.I sebagai Pemerintah atasan dalan urusan perkoperasian untuk mendukung upaya yang sedang kami lakukan…


Alhamdulillah untuk tahun 2021 kita mendapat dukungan dari Kemenkop dan UKM R.I berupa Anggaran DAK Non fisik yang dapat dipergunakan untuk pelatihan- pelatihan pendampingan.

Di tahun 2021 juga kita akan optimalkan fungsi PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang kita miliki untuk terus membantu dan mendampingi koperasi dalam proses peralihan ke syariah selain itu juga PPKL memiliki peran penting dalam mengaktifkan kembali Koperasi yang sudah tidak aktif untuk kembali aktif baik dari aspek usaha maupun kelembagaannya.

saat ini juga kita telah memiliki tenaga fungsional pengawas koperasi yang diangkat dan dilantik oleh Pemko Banda Aceh pada 1 Oktober 2020 yang lalu, tenaga fungsional pengawas ini juga dapat membantu kita dalam mempercepat mencapai target tersebut.

Dan untuk saat ini Koperasi Fungsional merupakan target utama, seperti : Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Karyawan dan Koperasi Primer Angkatan Darat adalah Prioritas Utama. Selanjutnya Koperasi Non Fungsional, Seperti : Koperasi Wanita, Koperasi Serba Usaha, Koperasi pasar dan Koperasi lainnya yang menjadi prioritas selanjutnya.

Sebagai instansi pembina Koperasi di Kota Banda Aceh kita terus berharap terbentuk koperasi- koperasi  baru di wilayah Kota Banda Aceh dan ini merupakan harapan yang ingin kita capai karena koperasi merupakan salah satu wadah bagi masyarakat pelaku usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama unt dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan nya yaitu kesejahteraan anggota dalam asas kekeluargaan.

untuk saat ini jika ada kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi simpan pinjam atau yang memiliki unit usaha simpan pinjam maka langsung akan kita arahkan untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah atau Unit Simpan Pinjam Pola Syariah, ucapnya.

Pengawas Koperasi Ahli Madya / DPS Kopsyah pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Saiful Bahri mengatakan bahwa  perbedaan antara Koperasi konvensional dengan koperasi syariah dapat dilihat dari aspek kelembagaan dan usahanya. Dari aspek kelembagaan, koperasi syariah selain adanya Pengurus dan Pengawas, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dari aspek usahanya, salah satu contohnya adalah pendapatan usaha simpan pinjam koperasi konvensional hanya bersumber dari bunga pinjaman uang (riba), sedangkan pendapatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi syariah dapat bersumber dari bagi hasil (akad mudharabah), margin (akad murabahah), jasa (akad Ijarah), dan akad-akad lainnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Syariah bertugas untuk  mengawasi produk dan kegiatan usaha koperasi syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN-MUI, serta membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di koperasi yang diawasinya.

Untuk mendukung pendirian koperasi syariah dan konversi dari usaha simpan pinjam pola konvensional menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, saat ini di Kota Banda Aceh sudah tersedia para DPS yang bersertifikat dari DSN-MUI yang berasal dari unsur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Lapenkopda, Dekopinda, MPU, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). (byy).